Catatan Mantan KKM TNI AL: KRI Sriwijaya 100 dan Tantangan Biaya BBM Empat Turbin Gas Eks ITS Garibaldi
Peresmian kapal induk eks Italia, ITS Giuseppe Garibaldi, menjadi KRI Sriwijaya 100 pada 24 September 2026 menandai babak baru dalam sejarah armada TNI AL. Namun, di balik seremonial berdirinya kapal induk pertama Indonesia ini, terdapat analisis teknis dan finansial yang sangat krusial dari purnawirawan perwira tinggi TNI AL, Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto.
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang memiliki rekam jejak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) di KRI Badik dan KRI Keris ini menyoroti secara tajam konsekuensi teknis dari pengoperasian sistem permesinan kapal tersebut. Meskipun hibah badan kapal berukuran panjang sekitar 180 meter ini diterima tanpa biaya akuisisi, beban anggaran sesungguhnya terletak pada biaya operasional dan pemeliharaan empat unit turbin gas tua General Electric-Fiat LM2500 yang menjadi penggerak utamanya.
Kapal induk Giuseppe Garibaldi dirancang pada akhir 1970-an dan dioperasikan sejak pertengahan 1980-an. Sistem propulsinya mengusung konfigurasi Combined Gas and Gas (COGAG) dengan empat turbin LM2500 yang menggerakkan dua poros propeler via dua reduction gear, menghasilkan total daya 60.400 kilowatt.
Artinya, Indonesia tidak hanya menerima mesin yang telah berusia empat dekade, tetapi juga seluruh instalasi pendukung yang mengalami keusangan teknologi. Dokumen resmi Angkatan Laut Italia pada tahun 2022 bahkan telah menegaskan dibutuhkannya intervensi korektif, bantuan rekayasa, serta suku cadang khusus untuk mengatasi masalah kerawanan sistem kontrol, instalasi pipa, sistem pendingin, hingga gear jaringan pendorong pada kapal tersebut.
Penggunaan mesin turbin gas LM2500 sejatinya bukan hal baru bagi TNI AL. Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, Indonesia pernah mengoperasikan empat Kapal Cepat Rudal (KCR-PSK) Mandau class, yaitu KRI Mandau 621, KRI Rencong 622, KRI Badik 623, dan KRI Keris 624.
Masing-masing kapal tersebut mengusung satu turbin gas LM2500 yang dipadukan dengan dua mesin diesel MTU dalam sistem Combined Diesel or Gas (CODOG). Dalam skema CODOG, mesin diesel digunakan untuk pelayaran patroli rutin, sementara turbin gas hanya diaktifkan saat membutuhkan kecepatan tinggi.
Pengalaman teknis pada KRI Badik dan KRI Keris membuktikan bahwa turbin gas LM2500 sangat jarang dioperasikan karena konsumsi bahan bakar yang sangat boros, biaya perawatan tinggi, kebutuhan suku cadang serta teknisi khusus, hingga tingginya risiko kerusakan jika mendiamkan mesin terlalu lama.
Risiko operasional instalasi turbin gas tua juga tercatat dalam sejarah kelam tenggelamnya KRI Rencong-622 pada 11 September 2018 di perairan Sorong. Musibah kebakaran tersebut bersumber dari ruang turbin gas akibat gangguan pada proses pemanasan mesin. Peristiwa ini menggarisbawahi ketatnya prosedur, perlunya teknisi terlatih, serta disiplin pemeliharaan yang sangat tinggi dalam mengoperasikan instalasi turbin tua. Jika pada KCR Mandau class potensi gangguan hanya terkonsentrasi pada satu unit turbin gas per kapal, maka pada KRI Sriwijaya 100 kompleksitas risiko meningkat empat kali lipat karena mengoperasikan empat turbin tua sekaligus.
Kapal Cepat Rudal KRI Rencong 622 Terbakar dan Tenggelam di Perairan Sorong
Perbedaan paling mendasar dan krusial antara KCR Mandau class dengan KRI Sriwijaya 100 terletak pada fleksibilitas sistem pendorongnya. Pada kapal KCR, armada masih dapat berlayar hemat menggunakan mesin diesel jika turbin gas disimpan atau mengalami masalah.
Sebaliknya, KRI Sriwijaya 100 tidak memiliki opsi mesin diesel pelayar hemat. Empat unit LM2500 merupakan penggerak tunggal dan utama. Hal ini berarti teknologi yang dahulu sangat dihemat dan jarang dinyalakan pada kapal cepat TNI AL, justru kini dipaksa menyala terus-menerus sebagai jantung penggerak kapal induk. Langkah pengoperasian ini dinilai bukan sebagai lompatan teknologi maju, melainkan kembali mengadopsi teknologi lama dalam skala yang jauh lebih besar, rumit, dan mahal.
Dari sudut pandang transfer teknologi (Transfer of Technology/ToT), keberadaan kapal induk ini dianggap tidak memberikan nilai tambah strategis bagi kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Indonesia telah mengenal karakteristik LM2500 selama lebih dari empat dekade.
Tanpa dibarengi hak atau kemampuan untuk memproduksi komponen, memperbaiki ruang bakar dan sudu turbin, mengatasi komponen usang yang stop produksi, hingga melakukan overhaul penuh secara mandiri, penerimaan kapal ini hanya sekadar transfer teknologi tua (Transfer of Old Technology) yang melimpahkan masalah lama dan beban tagihan baru (Transfer of Old Problems and New Bills). Awak dan teknisi TNI AL harus kembali dilatih hanya untuk mengoperasikan serta merawat sistem dari era 1980-an.
Beban finansial dari pengoperasian KRI Sriwijaya 100 dihitung berdasarkan kebutuhan bahan bakar. Mengingat sistem lama kapal tidak kompatibel jika langsung menggunakan bahan bakar nabati B50 akibat risiko kerusakan pompa, filter, dan ruang bakar, penggunaan Pertamina Dex (asumsi Rp20.000 per liter) menjadi opsi yang paling memungkinkan.
Dengan simulasi pola operasi 39 minggu di laut (6.552 jam berlayar per tahun), pada kecepatan jelajah sedang 15 knot saja, kapal diperkirakan mengonsumsi sekitar 2.890 liter bahan bakar per jam. Ini menyedot biaya sekitar Rp1,39 miliar per hari hanya untuk propulsi, atau mencapai Rp400,55 miliar hingga Rp422,39 miliar per tahun setelah memperhitungkan operasional generator di dermaga.
Pengeluaran bahan bakar tersebut akan membengkak secara eksponensial seiring peningkatan kecepatan. Pada kecepatan 18 knot, biaya BBM per tahun mencapai Rp676,25 miliar hingga Rp698,09 miliar. Pada kecepatan 20 knot, angkanya melonjak ke Rp919,52 miliar hingga Rp941,36 miliar. Sementara jika dipaksa melaju pada kecepatan tinggi 25 knot, konsumsi Pertamina Dex dapat menembus Rp1,775 triliun hingga Rp1,797 triliun per tahun.
Dalam jangka waktu sepuluh tahun, total pengeluaran BBM saja berada di kisaran Rp4 triliun hingga Rp17,9 triliun, belum memperhitungkan biaya minyak pelumas, suku cadang, docking, perbaikan reduction gear, pasokan amunisi, gaji awak, serta operasional kapal pengawal dan helikopter.
Secara doktrin militer modern, keberadaan kapal berukuran raksasa tidak secara otomatis menciptakan efek gentar (deterrence) jika tidak didukung oleh kesiapan teknis dan proteksi yang memadai. Kapal induk tua yang menguras anggaran bahan bakar, rentan mengalami kerusakan teknis, serta sering menganggur di dermaga justru berisiko menjadi sasaran bernilai tinggi (high-value target) bagi doktrin tempur lawan.
Pengoperasian KRI Sriwijaya 100 kini resmi membawa konsekuensi anggaran triliunan rupiah yang harus ditanggung oleh APBN, menjadikannya sebuah alutsista yang sangat mahal untuk diparkir dan jauh lebih mahal lagi untuk dijalankan. – oleh Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B. Ponto (Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis/KABAIS TNI).
Related Posts
-
Punya Satelit Mata-mata, Korea Utara Pamerkan Foto-foto Obyek Strategis di Wilayah AS
-
2S43 Malva 8×8: Self Propelled Howitzer (Roda Ban) Rusia dengan Munisi Standar NATO
-
Rheinmetall Marder Medium Tank RI: Siap Hadang Laju Medium Tank PT Pindad dan FNSS
-
Iran Tampilkan Rudal Hanud AD-08 Majid di Truk Komersial Ringan Iveco Daily 4×4
Murahnya berapa?
Ganti mesin = ganti sistem kontrol elektronik & mekanismenya juga, harus dibelah dulu itu kapal…😂
Belum mreteli konstruksi launcher rudal Spide, trus pasang konstruksi buat rudal pengganti.
Belum pasang search radar baru dan sistemnya buat pengganti radar Hughes yang udah dilepas dari sononya.
Saya penikmat pengamat prosesnya aja deh…biar mereka yang mikir 😁🤟
Justru itu masalahnya. 15 tahun berarti 15 tahun membayar BBM turbin gas yang boros, suku cadang kapal tua, refit, dan ratusan awak, semuanya untuk satu kapal. Jika dihitung total, dananya bisa dipakai untuk beberapa kapal patroli atau korvet yang menjaga banyak selat sekaligus.
Dan setelah 15 tahun, kalau LHD tidak kunjung datang, semua pengalaman itu ikut pensiun bersama kapalnya. Yang tersisa hanya pengetahuan di kepala perwira, tanpa kapal untuk menerapkannya.
Terima kasih koreksinya, data seperti ini penting. Tapi menurut saya, perdebatan soal kecepatan bukan intinya. Mau 20 atau 25 knot, KRI Sriwijaya tetap hanya satu kapal, dan ia tidak bisa berada di Selat Malaka, Selat Lombok, dan Laut Arafura sekaligus. Kapal-kapal yang tersebar di banyak pangkalan tetap lebih andal untuk menjangkau Nusantara.
Setuju. Argumen LCT dan Ro-Ro ini kuncinya: dalam bencana, yang dibutuhkan adalah volume logistik yang tersebar ke banyak titik, bukan satu kapal mahal yang hanya bisa berada di satu tempat.
Ini juga soal doktrin. Pertahanan laut kita dibangun dengan logika tersebar, yaitu menjaga selat dan ALKI dengan banyak kapal di banyak titik. KRI Sriwijaya menggeser logika itu ke satu kapal terpusat. Kalau kapal itu sedang di dok, kemampuan tersebut hilang total. Anggaran dan ratusan awaknya lebih bermanfaat untuk kapal-kapal yang menjaga choke point kita.
Hitungannya rapi, tapi melupakan satu hal: **Indonesia hanya punya satu KRI Sriwijaya**. Kalau kapal itu sedang di Natuna dan bencana terjadi di Maluku, atau kapal sedang perawatan di dok, kecepatan 25 knot tidak ada artinya. LPD dan kapal lain tersebar di beberapa pangkalan, jadi yang paling dekat dengan lokasi bisa tiba lebih dulu.
Kapal juga tidak bersiaga dalam kondisi penuh muatan. Persiapan awak, logistik, dan helikopter bisa makan waktu berhari-hari. Waktu berangkat lebih menentukan daripada kecepatan.
Dan 72 jam pertama penanganan bencana dilakukan lewat udara (Hercules, A400M, helikopter dari darat), bukan lewat kapal.
Manfaat pelatihan memang ada, tapi harus dibandingkan dengan biayanya. Untuk satu kapal ini dibutuhkan sekitar 800 awak termasuk unsur udara. Jumlah itu setara awak beberapa korvet atau kapal patroli yang bisa menjaga banyak selat sekaligus.
Pengalaman yang didapat juga belum tentu terpakai. Kalau LHD tidak jadi dibeli, keahlian operasi geladak datar hanya tinggal di kepala para perwira setelah kapal ini pensiun, tanpa kapal untuk menerapkannya.
Soal excavator: helikopter yang dimiliki TNI AL sebagian besar tidak sanggup mengangkat excavator ukuran standar seperti PC200, yang beratnya sekitar 20 ton. Itu butuh helikopter kelas Chinook atau Mi-26, yang tidak kita punya. Untuk alat berat, LCT dan Ro-Ro membawa belasan sampai puluhan unit dalam sekali jalan.
Soal “stop gap untuk LHD”: jembatan hanya berguna kalau ada seberangnya. Sampai sekarang LHD belum ada kontrak dan anggarannya.
Mengganti mesin justru menambah pemborosan. Repowering kapal 13.000-an ton berarti membongkar ruang mesin, transmisi, poros, dan sistem listrik, lalu kapal masuk dok berbulan-bulan. Biayanya bisa menyaingi harga kapal baru ukuran menengah.
“Balik modal 2 tahun” tidak masuk akal, karena kapal perang tidak berlayar setiap hari seperti kapal niaga, jadi penghematan BBM-nya kecil. Lagi pula lambungnya sudah berumur lebih dari 40 tahun. Menanam uang besar di kapal tua sama dengan menambal kapal bocor dengan emas.
Turbin bekas puluhan tahun juga tidak laku mahal. Negara kaya membeli baru dari pabrikan.
Kalau sejak awal kapal ini butuh ganti mesin agar layak dipakai, itu bukti bahwa “hibah” ini sebenarnya beban.
Bocil,
LST dan LPD memang bisa membawa banyak excavator ke PANTAI. Emangnya bencana cuma ada di pantai saja ? Excavator sebanyak ratusan biji sekalipun tidak akan banyak berguna kalo lokasi bencana berada jauh di dalam daratan dan akses transportasi darat terputus.
Yang saya bilang itu adalah membawa excavator ke lokasi bencana dan excavator dibawa oleh helikopter. Lokasi bencana itu bisa jadi jauh berada di daratan dan bukan di pantai saja.
Jadi tetap saja kapal ex garibaldi bisa bawa lebih banyak helikopter dan excavator ke lokasi bencana dalam sekali pengiriman daripada LPD yang hanya bisa bawa 3 helikopter untuk mengirim 3 excavator sekali jalan dari pantai ke lokasi bencana. Apalagi LST dan kapal Ro-Ro yang cuma bisa bawa 1 helikopter ringan saja.
Emangnya kita udah punya LHD gitu ? Kita itu punyanya Garibaldi. Mau nunggu PT PAL bikin LHD 238 meter berapa tahun selesainya? Emang kita udah kontrak PT PAL untuk bikin LHD ? Kan kita belum tanda tangan kontrak dengan PT PAL untuk bikin LHD. Jadi apa yang kamu bilang perihal LHD PT PAL itu cuma halusinasi doang sebab tidak ada barangnya.
Bagaimana pun Garibaldi gratisan itu bisa kita pakai 10-15 tahun sampai kita punya LHD sendiri yang entah kapan bisa terwujud. Atau mungkinkah kita akan merayu Perancis agar mau memberikan salah satu kapal LHD kelas Mistral miliknya? Kebetulan saya ngefans banget dengan LHD Mistral class.
“Kecepatan jelajah KRI Sriwijaya (Ex Garibaldi) adalah 20 knot dan LPD Makasar adalah 14 knot”.
Tetap aja lebih cepat dan lebih efisien ex Garibaldi daripada LPD.
Hihihihi.
Ternyata ada org sok soal lhd, umur,kecepatan. Tp gak mgerti matematika jg. Ada anggap kapal sriwijaya itu tdk terpakai nti. TAPI tdk tahu biaya dikeluarkan sangat jauh luar biasa tiap operasi..makanya mending tdk terpakai.malah kalau terpakai, boros sekali sampai belasan trilyun tiap tahun.
Ini tentang perlu efesien agar benar2 digunakan dan modal balik. Keuntungan jauh lbh banyak drpd kerugian..
Jawaban GANTI MESIN. Jd mesin hybrid diesel dan jual mesin lama. Dan TDK PERLU bnyk pikiran lg ke depan, proyek lhd ttp dilanjutkan karena ada DANA berkat penghematan operasional jg kapal induk sriwijaya. Kalau kapal sriwojaya boros, tiap pembelian alustsiata bakal lambat proses. Sekolah dulu jurusan keuangan.. itu uang RAKYAT harus dikontrol
Minimal KRI Sriwijaya bisa berdinas hingga 15 tahun lagi dari sekarang 👍
@Tukang Ngitung : Kecepatan jelajah KRI Sriwijaya adalah 20 knot dan LPD Makasar adalah 14 knot
@Tukang Ngitung : 1 squad heli dapat memakai LHD, karena pada umumnya LHD memiliki deck flat yang dikhususkn mengangkut heli ataupun pespur dengan VTOL.
Berbeda dengan kapal induk yang memiliki ski jump seperti KRI Sriwijaya.
Bahkan PT Pal telah memiliki rancangan untuk LHD dengan fungsi oprasi militer dan oprasi selain perang.
Dengan panjang -+238m dengan tonase -+10.000ton dan persenjataan optional sesuai kebutuhan dengan kolaborasi Internasional, maka bicara benefit jauh lebih besar dari yang anda sebutkan mengenai akusisi ITS Giuseppe Garibaldi.
Bahkan belum melakukan debut pun ITS Giuseppe Garibaldi/KRI Sriwijaya sudah akan melakukan penggantian mesin guna efesiensi dan ketertinggalan teknologi.
Retrofit ITS Giuseppe Garibaldi/KRI Sriwijaya tidak dapat mengubah AKTA KELAHIRAN dan komponen yang tertinggal maupun yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita.
Lalu untuk membawa excavator seperti PC200 kaprang Landing Craft Tank (LCT) dengan Deadweight Tonnage/DWT diatas 1000 DWT mampu membawa lebih 12 unit excavator PC200
Bahakan kapal Ro-Ro mampu membawa 30 unit campuran alat berat.
Intinya LHD akan lebih banyak manfaatnya, karena dengan berbagai alasan sesuai fakta, khuusnya untuk oprasi non perang/militer.
1 lagi.
Kecepatan LPD Makassar class 16 knot.
Kecepatan ex Garibaldi 25 knot.
25 knot dan 16 knot cepat mana ya ? Semakin cepat korban bencana ditolong maka semakin besar harapan hidupnya.
Misalnya jarak antara LPD dan ex Garibaldi ke lokasi bencana adalah 2000 km.
Jadikan ke nm dulu 2000 / 1,852 = 1079,9 nm
LPD kecepatannya 16 knot (16 nm per jam)
1079,9 / 16 = 67,49 dibulatkan 67,5 jam sampai lokasi bencana.
Ex Garibaldi kecepatannya 25 knot (25 nm per jam).
1079,9 / 25 = 43,19 dibulatkan 43,2 jam sampai lokasi bencana.
67,5 – 43,2 = 24,3
Selisih 24 jam lebih.
Keburu mati korban bencana karena harus menunggu 24 jam lebih lama jika pakai LPD.
Ktika saya mengomentari umur ITS Giuseppe Garibaldi dari rencana Pemerintah untuk mengakusisinya di medsos, para nitizen menjawab umur adalah hanyalah angka.
Sebenarnya ada beberapa hal yang terkesan memaksakan dari akusisi ini.
Pada era kepemimpinan Jokowi, para petinggi militer kita menyatakan bahwasannya RI tidak membutuhkan armada Kapal Induk yang disebabkan beberapa hal, yang diantaranya adalah RI bukan negara agresor, lalu RI memiliki banyak pulau yang dapat dikembangkan sebagai basis militer pengganti Kapal Induk, selain itu biaya pemeliharaan dan biaya oprasional yang sangat besar serta ketersediaan suku cadang.
Kapal Induk tidak dapat beroprasi mandiri, minimalnya ada 2 kaprang pendamping, kasel dan kapal BCM.
Saya lebih setuju dengan LHD yang lebih multi fungsi dan lebih ekonomis, atau kita dapat mencontoh Singapura dengan Kaprang multi peran MRCV Victory.
MRCV Victory selain dapat menjadi Kapal Induk Drone, kaprang tersebut lebih efisien karena dibekali meriam STRALES 76mm, sistem senjata jarak jauh Mk30-C 30mm, serta peluncur vertikal rudal MICA dan ASTER, kaprang tersebut dirancang untuk mengoperasikan UAV (drone udara), USV (kapal permukaan tanpa awak), dan UUV (kendaraan bawah air tanpa awak) secara bersamaan.
Berkacamata dari konflik zaman now Rusia – Ukraina dan Amerika – Iran, untuk peperangan receh, UAV, USV dan UUV dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan dari pihak lawan.
Berbeda cerita jika sudah mauk ranah ICBM dan Hiper Sonic, karena kita masih belum move on dari kutak katik roket yang masih dibawah range 100km (RX-450-5) sedangkan RX-550 dirancang hingga tembus rang 500km, akan tetapi masih dalam pengembangan dan belum tahap uji coba secara penuh.
Bahkan Iran yang jauh lebih maju dari RI dalam roket maupun rudal masih kesulitan dengan akurasinya, sehingga meminta tolong kepada China dan Rusia.
Begitupun dengan Rusia, contohnya pada Geran-4
Rusia masih kesulitan dengan penyimpangan giroskop, selain itu pakar Barat memperkirakan ada penyimpangan dari rudal Oreshnik yang ditujukan ke wilayah Ukraina.
Intinya RI terkesan terlalu terburu-buru dalam keinginan lompatan alusista dan teknologi tanpa memperhitungkan faktor efesien, logistik, infrastruktur, keuangan dan lainnya.
Entahlah…
Road map kebijakan RI selalu berubah setiap pergantian pemimpin dan politik, karena hampir setiap track record RI dalam puck militer dan politik adalah berdasarkan kedekatan dengan pemimpin, sebagai hak preogratif.
Semuanya wajar, karena pada kenyataannya tidak ada satupun negara maju ingin RI menjadi negara maju yang dapat mengurangi benefit negara maju yang sudah ada.
Pilihannya adalah bagaimana caranya road map RI terukur, terarah dan efesien.
RI bukan negara terisolasi dan memiliki musuh, bahkan RI kaya akan mineral khusus dan sumber daya alam kita berlimpah akan tetapi progresnya terkesan tidak memiliki hak tawar untuk sekema teknologi inti dalam kemandirian dunia militer berikut dengan teknologinya.
Ini melulu diceritakan di artikel tentang biaya saja, kenapa sama sekali tidak disebut tentang keuntungannya.
Misalnya melatih kemampuan para pelaut untuk mengoperasikan kapal induk. Berapa nilai ekonomis yang didatangkan.
Lalu melatih kemampuan para penerbang (terutama helikopter) untuk sekaligus mendaratkan atau lepas landas dari geladak utama kapal induk. Berapa nilai ekonomis yang didapat.
Melatih kemampuan para operator drone untuk mengoperasikan pendaratan dan lepas landas drone berukuran besar dari kapal induk. Berapa nilai ekonomisnya.
Memberikan pengalaman kepada galangan kapal nasional untuk merawat ataupun merefurbish kapal induk. Berapa nilai ekonomisnya.
Kecepatan dan biaya untuk membawa sekaligus 1 skuadron helikopter dibanding kecepatan dan biaya beberapa LPD yang dibutuhkan untuk membawa 1 skuadron helikopter di atasnya melalui rute yang sama. Jadi perbandingannya bukan 1 ex garibaldi banding 1 unit LPD tapi efisiensi biaya untuk memindah 1 skuadron helikopter dari 1 tempat ke tempat lainnya di negeri ini. Ingat semakin cepat bantuan tiba maka semakin cepat pula dampak bencana bisa diatasi.
Misalnya 1 LPD bisa bawa 3 helikopter. 1 helikopter bisa bawa 1 excavator. Jadi hanya 3 excavator yang bisa dikirim ke 3 lokasi bencana yang berbeda (lokasi berdekatan). Mau bawa excavator lagi hingga sampai 12 excavator ya helikopternya perlu bolak-balik 4 kali.
Dibanding dengan ex Garibaldi yang bisa bawa 10-12 helikopter di mana 1 helikopter bisa bawa 1 excavator. Jadi 10-12 helikopter bisa bawa 10-12 excavator untuk penanggulangan bencana di 10-12 lokasi yang berbeda (lokasi berdekatan) sekali kirim.
Lebih efisien mana : sekali kirim atau bolak balik berulangkali ?
Lihat juga alasan mengapa ex garibaldi ini diakuisisi yaitu untuk stop gap jika Indonesia akhirnya nanti jadi mengakuisi LHD.
Tanpa diperbandingkan dengan keuntungan ekonomisnya maka walaupun penulisnya adalah orang terkenal dan berpengalaman sekalipun maka artikel ini bisa dipandang berat sebelah.
paling murah sebaiknya ganti mesin, yaitu mesin diesel dan mesin listrik hybrid di kapal induk sriwijaya 100.. modal kembali akan terjadi hanya 2 tahun kemudian tapi bakal pemakaian bisa puluhan tahun. Saranku, gantilah mesin jadul turbin yang merugikan, jual mesin turbin pada negara kaya atau mana yang membutuhkan.