Category: Dari Ruang Tempur

Jepang Pertimbangkan Beli Tiga Kapal Selam Bertenaga Nuklir Senilai US$25 Miliar, Beda Strategi dengan Korea Selatan

Bola panas dinamika keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik kian memanas seiring munculnya kabar bahwa Pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan secara serius untuk mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir. Langkah yang sebelumnya dianggap tabu dalam doktrin pertahanan Negeri Sakura ini masuk dalam radar pembahasan revisi strategi pertahanan nasional Tokyo. (more…)

105 Tahun Air to Air Refueling: Berawal dari Aksi Nekat Bawa Kaleng Bensin di Punggung

Dalam dunia penerbangan militer modern, air-to-air refueling atau pengisian bahan bakar di udara sudah menjadi hal yang lumrah untuk memperjauh jangkauan jelajah pesawat tempur. Namun, jika menengok sejarah 105 tahun ke belakang, teknik vital ini ternyata tidak lahir dari laboratorium canggih atau doktrin militer yang kaku, melainkan dari sebuah aksi nekat tanpa jaring pengaman yang hampir terdengar gila di langit California. (more…)

Iran Hapus Batas Jangkauan Rudal Balistik 2.000 Km, Siap Bidik Pangkalan AS di Eropa

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) secara resmi mengumumkan pencabutan batasan mandiri (self-imposed limit) jangkauan rudal balistiknya yang selama ini dibatasi hingga jarak 2.000 kilometer. Pengumuman strategis yang disampaikan oleh Juru Bicara IRGC, Brigadir Jenderal Hossein Mohebbi, di Teheran, menandai pergeseran drastis doktrin militer Iran menuju postur pertahanan yang jauh lebih ofensif di tengah perang yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat dan Israel. (more…)

Laut Natuna Utara: Jangan Samakan Hak Berdaulat dengan Kedaulatan

Tulisan Saudara Widya Satria Budhi yang mengomentari artikel dengan judul “Bukan Kapal Induk, Menakar Kebutuhan Riil Pengamanan Strategis di Laut Cina Selatan”, menarik karena mengangkat pertanyaan strategis mengenai jenis kekuatan yang sesungguhnya diperlukan Indonesia untuk mengamankan kepentingannya di Laut Cina Selatan, khususnya di Laut Natuna Utara. Namun, ada satu titik hukum yang perlu diletakkan terlebih dahulu agar diskusi mengenai penggunaan kekuatan negara tidak berangkat dari premis yang keliru. (more…)