Bukan Kapal Induk, Menakar Kebutuhan Riil Pengamanan Strategis di Laut Cina Selatan

Kehadiran alutsista strategis kerap memantik kebanggaan nasional, namun efektivitas operasionalnya di lapangan tetap menjadi tolok ukur utama dalam membaca peta ancaman pertahanan. Perdebatan ini mengemuka seiring resmi dimilikinya kapal induk pertama Indonesia, KRI Sriwijaya 100, yang merupakan hibah eks ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia.

Baca juga: KRI Sriwijaya (eks ITS Garibaldi): Kapal Tua, Otak Baru, Daya Gentar atau Sasaran Empuk?

Di satu sisi, kehadiran platform berbobot sekitar 12.000 ton dengan panjang 180 meter ini mendongkrak profil postur militer. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar mengenai relevansi penggunaannya dalam merespons dinamika keamanan kawasan yang jauh lebih luas, termasuk kawasan perairan strategis Laut Cina Selatan.

Dalam konstelasi hukum internasional, posisi Indonesia di kawasan tersebut sangat jelas. Berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS 1982, Indonesia berstatus sebagai non-claimant state terhadap sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Jakarta tidak memiliki tumpang tindih yurisdiksi maupun sengketa kepemilikan atas pulau-pulau karang di gugusan Spratly atau Paracel.

Fokus kedaulatan dan hak berdaulat yang dipertahankan murni berada pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) nasional, termasuk di perairan sekitar Natuna yang bersinggungan langsung dengan dinamika kawasan. Oleh karena itu, karakter tantangan yang dihadapi bukanlah pertempuran armada terbuka antarnegara, melainkan persoalan penegakan hukum dan kehadiran kedaulatan.

Sebuah Anomali: Penjaga Pantai Cina Mulai Diperkuat Helikopter Anti-Kapal Selam Harbin Z-20F

Ancaman faktual di lapangan didominasi oleh intrusi kapal ikan asing ilegal serta kehadiran kapal penjaga pantai asing (China Coast Guard/CCG) yang keluar-masuk wilayah maritim nasional. Pola operasionalnya cenderung berulang, di mana kapal-kapal asing berlama-lama di sekitar area konsesi migas atau kapal survei sebelum akhirnya bergeser setelah dibayangi oleh aparat penegak hukum Indonesia.

Berbagai insiden penegakan hukum yang dicatat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuktikan bahwa dinamika di perbatasan utara merupakan bentuk “perang kehadiran”, di mana pihak yang paling sering dan paling lama berada di lokasi lah yang memegang kendali pengawasan.

Kapal Patroli Penjaga Pantai Cina Bakal Dapat Izin Menggunakan Senjata Pada Kapal Asing

Kendala utama yang dihadapi Indonesia selama ini terletak pada tipisnya rasio kehadiran fisik di laut. Dengan luasnya cakupan perairan, armada pengawas yang tersedia masih menghadapi keterbatasan jangkauan operasional secara mandiri, di mana sebagian besar operasi penegakan hukum justru berawal dari laporan langsung para nelayan.

Di tengah sensitivitas geopolitik pasca-pernyataan bersama terkait area tumpang tindih, kehadiran fisik di laut menjadi instrumen pembuktian kedaulatan yang paling nyata. Meski demikian, menjawab tantangan tersebut dengan mengerahkan kapal induk dinilai sebagai langkah yang keliru secara doktriner.

Secara kodrat taktis, kapal induk dirancang sebagai instrumen proyeksi kekuatan jarak jauh untuk menyerang atau menguasai ruang udara di laut lepas, sebuah kebutuhan bagi negara-negara yang terlibat sengketa teritorial jauh dari daratan utama. Indonesia tidak berada dalam posisi tersebut.

Wilayah operasional di utara Indonesia secara geografis telah berfungsi sebagai “kapal induk yang tak bisa tenggelam” berkat ditopangnya pangkalan udara serta fasilitas TNI AL di garis terdepan, yang memungkinkan pesawat patroli maritim dan drone menjangkau sasaran langsung dari daratan. Terlebih, KRI Sriwijaya-100 diproyeksikan lebih difokuskan untuk mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, dengan pangkalan utama di Teluk Ratai, Lampung.

KRI Sriwijaya 100 (eks ITS Garibaldi): “Menambal Kapal Tua dengan Emas”

Memaksakan penempatan kapal induk ke wilayah operasional utara dikhawatirkan justru akan mengubah esensi penegakan hukum di ZEE menjadi eskalasi operasi militer. Langkah tersebut berisiko memberikan legitimasi bagi pihak luar untuk merespons dengan pengerahan kekuatan militer berskala besar, sekaligus mencederai posisi diplomasi Indonesia yang konsisten menolak terseret dalam pusaran sengketa terbuka di Laut Cina Selatan. Selain itu, dari kalkulasi anggaran dan pemeliharaan—mengingat biaya operasional serta besarnya kebutuhan awak—sumber daya tersebut jauh lebih efektif jika diarahkan untuk memperkuat jaring pengamanan maritim yang adaptif.

Solusi paling rasional dalam menghadapi perang kehadiran di perairan perbatasan adalah memperbanyak jumlah armada berukuran kecil namun masif frekuensi operasionalnya. Dengan alokasi anggaran sebanding, pengadaan sejumlah Kapal Patroli Lepas Pantai (OPV) atau kapal cepat buatan galangan dalam negeri akan jauh lebih efektif untuk memastikan perairan utara dijaga secara simultan oleh banyak unit setiap harinya.

Angkatan Laut Singapura Luncurkan OPV Sentinel Class Perdana di Galangan Fassmer Jerman

Penguatan sinergi ini bertumpu pada pembagian peran yang terstruktur: Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) untuk keselamatan pelayaran, PSDKP KKP sebagai garda terdepan pemberantasan illegal fishing, serta TNI AL yang menggelar korvet, OPV, dan kapal cepat rudal guna memberikan efek gentar.

Seluruh gelar kekuatan laut ini mutlak disokong oleh sistem penginderaan terpadu—mulai dari radar pantai, satelit, hingga drone intai—serta perlindungan aktif terhadap aktivitas nelayan lokal yang selama ini menjadi mata-mata paling efektif di garis depan ZEE. Oleh Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B. Ponto (Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis/KABAIS TNI).