Bukan Lagi Soal Kuantitas Pasukan: Drone dan Siber Jadi Penentu Perang Modern

Peresmian 204 satuan baru TNI pada Peringatan HUT ke-81 TNI tanggal 5 Oktober 2026 menjadi komitmen nyata pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional. Namun, penambahan struktur organisasi berupa kodam, brigade, dan batalyon memicu pertanyaan fundamental di kalangan pengamat militer: apakah menambah kuantitas pasukan konvensional masih relevan untuk menghadapi doktrin perang masa depan?

Baca juga: Bukan Cuma Digunakan Pasukan Infanteri, Di Cina Mortir Kaliber Berat Dioperasikan Personel Pemadam Kebakaran

Realitas pertempuran modern membuktikan bahwa perang hari ini tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki barisan prajurit paling banyak, melainkan oleh siapa yang menguasai ruang udara melalui drone otonom serta mengendalikan jaringan digital melalui kapabilitas siber. Suatu bangsa yang lalai membangun kedua kemampuan kunci ini berisiko dilumpuhkan tanpa satu pun tentara musuh melangkahkan kaki di wilayah kedaulatannya.

Ancaman hujan drone bersenjata yang datang bergelombang dalam jumlah ratusan hingga ribuan unit dalam satu malam tidak lagi bisa dihadang dengan barisan infanteri maupun senjata mesin konvensional. Logika ekonomi pertempuran pun kini timpang, di mana satu unit drone serang berharga puluhan ribu dolar, sementara sistem rudal pencegatnya bernilai ribuan kali lebih mahal.

Bahkan dengan kalkulasi tingkat tembak jatuh (interception rate) hingga 90 persen, serangan masif 150 drone tetap menyisakan setidaknya 15 hulu ledak yang lolos dan menghantam sasaran strategis. Bagi prajurit darat, kemunculan drone First-Person View (FPV) berharga murah mengubah medan tempur menjadi zone maut, di mana tank, konvoi logistik, dan posisi pertahanan dapat diburu secara presisi dari jarak puluhan kilometer oleh operator yang berada aman di belakang garis depan.

Pasukan Infanteri Cina Kolaborasi dengan Robot Anjing dan Drone FPV Dalam Latihan Serbu ‘Live Fire’

Di sisi lain, serangan siber menjelma menjadi ancaman musuh tanpa wujud yang berdaya hancur setara operasi militer konvensional. Tanpa perlu melintasi batas negara, serangan siber sanggup melumpuhkan jaringan komunikasi, memadamkan arus listrik, menghentikan sistem perbankan, hingga mematikan radar sistem peringatan dini secara mendadak.

Menghadapi invasi digital ini, ratusan batalyon infanteri tidak akan mampu melakukan perlawanan, karena benteng pertahanannya terletak pada kesiapan insinyur, analis keamanan siber, dan infrastruktur digital yang tangguh. Satu peretas (hacker) terampil sanggup menimbulkan kerusakan sistemik yang masif dengan biaya yang jauh lebih efisien dibandingkan penggelapan persenjataan berat.

Urgent! Infanteri Angkatan Darat AS Butuh LASSO – Drone Kamikaze Penghancur Tank

Dinamika Perang Rusia-Ukraina menjadi laboratorium pertempuran paling nyata tentang bagaimana drone dan siber bergeser dari sekadar alat pendukung menjadi penentu utama kemenangan. Laporan berbagai lembaga kajian militer internasional hingga awal Oktober 2026 mencatat bahwa drone kini bertanggung jawab atas 75 hingga 80 persen korban jiwa di garis depan.

Sebagai gambaran eskalasi, serangan nonstop Rusia pada pertengahan Oktober 2026 melibatkan peluncuran lebih dari 850 drone Shahed hanya dalam kurun 24 jam. Sebaliknya, Ukraina memanfaatkan drone FPV murah bernilai ratusan dolar dalam Operasi Spiderweb untuk menyusup dan merusak belasan pesawat pengebom strategis Rusia bernilai miliaran dolar jauh di dalam pangkalan udaranya.

Sementara di ranah siber, serangan terhadap jaringan satelit KA-SAT Viasat saat awal invasi serta peretasan operator seluler Kyivstar yang melumpuhkan 24,8 juta pelanggan membuktikan bagaimana domain digital langsung menyasar kelangsungan hidup sipil dan rantai komando militer.

Murah Tapi Mematikan, Ukraina Rancang Drone Kamikaze ala “MacGyver”

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki kerentanan geografis yang sangat tinggi terhadap pola perang asimetris semacam ini. Penambahan satuan militer baru di seluruh pelosok daratan tidak akan efektif jika tidak disertai adaptasi teknologi terhadap ancaman siber dan drone.

Langkah mendesak yang harus diambil meliputi pembangunan industri drone nasional berskala besar, penggelaran sistem anti-drone (C-UAS) berlapis, penguatan keahlian prajurit sebagai operator teknologi, serta penataan alokasi anggaran pertahanan yang diprioritaskan pada penguasaan teknologi digital ketimbang sekadar pembiayaan struktur dan gaji personel.

Ratusan satuan baru TNI hanya akan bermakna jika diisi oleh kemampuan teknologi, analisis data, dan kesiapan armada otonom yang menjawab tantangan zaman. Oleh Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B. Ponto (Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis/KABAIS TNI).

Spectra Group Pasok Sistem Komunikasi Satelit SlingShot untuk Infanteri TNI AD

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *